REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Muara Baru masih berharap pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ganti rugi atas lahan illegal yang mereka tempati. Meskipun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menegaskan tidak bisa memenuhi tuntutan warga tersebut.

"Itu kan karena Jokowi belum bertemu dengan warga. Kalau sudah bertemu warga juga pasti akan berbeda," kata Midun, salah satu warga, ketika dihubungi Republika, Senin (13/5).

Midun juga kembali mengingatkan Jokowi akan kontrak politiknya dengan warga Muara Baru. Dalam kontrak politik tersebut, Midun mengklaim Jokowi berjanji akan melegalkan kampung illegal yang sudah ditempati warga berpuluh tahun.

"Kita optimistis Jokowi-Ahok akan memenuhi janjinya, kecuali kalau mereka politisi busuk," kata Midun.

Menurut dia, sebenarnya ada kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah dengan warga. Dia menyebut, suatu ketika Jokowi pernah melakukan pendekatan pada warga Muara Baru dengan membagi-bagikan makanan.

Kemudian, kata dia, sore harinya warga kembali harus bersitegang dengan aparat yang akan melakukan penggusuran. "Sebenarnya ini ada distorsi. Saya juga nggak  tahu komunikasinya putus di mana," kata dia lagi.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan normalisasi Waduk Pluit untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Imbas kebijakan tersebut, warga Muara Baru yang tinggal di bantaran  Waduk Pluit akan terkena penggusuran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika