REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU--Kasus meninggalnya bayi kembar dari keluarga miskin akibat tidak mendapat perawatan di rumah sakit, mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Di antaranya dari wakil rakyat yang meminta agar kasus tersebut tidak boleh terulang di masa mendatang.

‘’RSUD Indramayu yang telah menjadi BLUD (badan layanan umum daerah) jangan pernah menolak pelayanan terhadap pasien miskin,’’ tegas Ketua FPKS DPRD Indramayu, Hadi Hartono, kepada Republika, Kamis (9/5).

Hadi menyatakan, penetapan status RSUD Indramayu menjadi BLUD dimaksudkan agar rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Karena itu, RSUD harus merubah mindset profit oriented kepada layanan yang tidak selalu berpikir untung rugi. ‘’Jadi pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan,’’ kata Hadi.

Hadi menyatakan, salah satu komponen indeks pembangunan manusia (IPM) dalam bidang kesehatan adalah dari angka kematian bayi. Saat ini, angka kematian bayi, termasuk kasus bayi prematur di Kabupaten Indramayu masih cukup tinggi.

Karena itu, lanjut Hadi, RSUD Indramayu seharusnya mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut terutama dalam pelayanan kesehatan yang mengarah pada upaya penurunan angka kesehatan bayi dan kasus bayi premature.

Ketika disinggung mengenai keterbatasan peralatan medis, termasuk di bagian perinatologi, Hadi menyatakan masalah tersebut semestinya bisa dibicarakan dengan komisi yang membidangi kesehatan. Dengan demikian, dalam pembahasan anggaran akan bisa dimasukkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika