REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menjadi partai yang meloloskan calon terbanyak dari hasil verifikasi bakal calon legislatif Komisi Pemilihan Umum, Ketua Harian Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) Partai Amanat Nasional (PAN), Putra Jaya Husin, menganggapnya partainya paling siap berlaga di Pemilu.
Hasil itu pun menjadi bukti efektifnya kepemimpinan di PAN. Menurut Putra Jaya, PAN yang meloloskan 396 caleg menunjukkan partai berlambang matahari itu dipimpin seorang yang sungguh piawai dan tertib dalam administrasi.
“Hasil ini secara langsung menunjukkan efektivitas dan kepiawaian Pak Hatta Rajasa memimpin partai kami,” kata Putra.
Bagi politisi asal Palembang itu, sosok seperti itulah yang layak mendapatkan kepercayaan publik. “Itulah pemimpin yang diperlukan di dunia modern,” kata Putra Jaya.
Buktinya, tambah Putra, bahkan manakala Hatta sebagai ketua umum PAN juga merangkap jabatan di kabinet sebagai Menko Perekonomian dan Pelaksana Tugas Menteri Keuangan, tidak menyebabkan ketimpangan apalagi kesemrawutan partai yang dipimpinnya.
Segera setelah KPU mengumumkan bahwa dari 6.577 caleg yang didaftarkan oleh parpol, sebanyak 4.701 atau lebih dari setengahnya tidak memenuhi syarat administrasi, sejumlah pengamat politik menilai partai politik dan calon legislatif (caleg) yang hendak berlaga di pentas demokrasi 2014 tidak serius.
Indikasi ketidakseriusan tersebut jelas terlihat dari minimnya persiapan administrasi parpol dan caleg.
Pengamat politik dari Formappi, Sebastian Salang menilai, hasil verifikasi bakal calon anggota legislatif DPR itu memalukan. "Sungguh memalukan, ada 61 persen bacaleg tidak memenuhi syarat secara administratif. Inilah potret sesungguhnya parpol kita. Apalagi ada parpol yang menyerahkan daftar bacaleg namanya saja, tanpa berkas pelengkap," kata Sebastian di Jakarta, Selasa (7/5).
Ia menyatakan keheranan manakala ada parpol yang tidak siap dan tega menyerahkan daftar bacaleg tanpa berkas untuk sekadar mengisi jatah peluang 560 kursi anggota DPR.
"Kalau begini caranya, tidak heran kalau nanti para wakil rakyat yang muncul di DPR adalah orang-orang yang tidak amanah dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri," kata Salang.
Memang, berdasarkan hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 549 bacaleg tidak disertai dengan berkas administrasi sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR.
"Tidak ada berkas itu artinya parpol hanya menyerahkan daftar nama bacaleg saja, setelah kami cek tidak ada berkasnya sama sekali," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Ratusan bacaleg tanpa berkas tersebut disumbangkan oleh tujuh partai politik, yaitu Partai NasDem (56 nama), PKB (98 nama), Partai Gerindra (26 nama), PAN (26 nama), PPP (93 nama), PBB (68 nama) dan PKPI (182 nama).
Ikuti Whatsapp Channel Republika