REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Djoko Suyanto, menegaskan bahwa Inggris dan pemerintah Inggris tidak mendukung keberadaan 'kantor pusat' Papua Merdeka di Oxford, Inggris.

"Itu pemberitaan itu sepihak dari "Free Papua Campaign" di mana mereka buka 'kantor pusat' di Oxford, Inggris," katanya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (3/5) malam.

Dikatakannya, dalam berita yang ada, acara pembukaan 'kantor' itu dihadiri oleh Lord Mayor Oxford dan Andrew Smith seorang pejabat setempat. Selama ini, lanjutnya, memang kegiatan mereka fokusnya di kota Oxford. Namun mereka sekarang menggambarkannya sebagai 'kantor' di Oxford. 

"Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan Oposisi di Parlemen, karena secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua," kata Djoko.

Untuk mempertegas sikap dan prinsip pemerintah Inggris yang selama ini mendukung NKRI, kata Djoko, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan panggil Dubes Inggris di Jakarta. Sementara itu KBRI London akan lakukan langkah serupa terhadap Kemenlu Inggris di London. "Semua langkah kita lakukan untuk kedaulatan kita NKRI."

Sebelumnya, Ketua Departemen Luar Negeri DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga memprotes pembukaan kantor Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Dia menegaskan, hal itu memberi kesan negatif bagi masyarakat Indonesia dan hubungan antarnegara. Karenanya, ia meminta Menlu Marty Natalegawa memanggil Dubes Inggris untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika