REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harian Republika memberikan penghargaan kepada tiga tokoh nasional atas kontribusinya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketiga tokoh itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj.
Penyerahan penghargaan diserahkan pemilik PT Republika Media Mandiri Erick Thohir.
Hadir dalam acara penganugerahan Tokoh Perubahan Republika 2012 di gedung Djakarta Theatre, Selasa (30/4), adalah presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, serta Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Dalam pidatonya, Said Aqil Siradj menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia mengaku sebenarnya tidak merasa cukup berkontribusi terhadap peekembangan umat Islam dan bangsa. Namun, penghargaan dati Republika dijadikannya sebagai pemicu agar bisa lebih baik dalam perannya terhadap kemajuan Islam dan NKRI.
"Indonesia yang dihuni potensi unggul, saya belum menyaksikannya. Kita harus terus memperbaiki diri agar Indonesia bisa lebih maju," ujarnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mempertanyakan mengapa dipilih sebagai penerima penghargaan yang terkesan mewah. Padahal, dalam keseharian tugasnya, tidak pernah terbersit aktivitasnya dihargai orang lain. Apalagi, ia merasa lebih banyak tokoh yang layak mendapat penghargaan Tokoh Perubahan Republika 2012.
"Bukan tujuan dan prinsip hidup saya (meraih penghargaan). Saya memiliki motto just do your best. Apa tidak salah ini penghargaan ini. Terlalu mewah dan terlalu tinggi," ujar mantan panglima TNI itu.
Ketua MPR Taufiq Kiemes mengatakan, empat pilar yang selalu dikampanyekannya itu merupakan satu keniscayaan yang harus dijalankan agar Indonesia tetap tegak. Empat pilar itu mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menjelaskan, melihat Indonesia yang terdiri ratusan suku dan budaya bisa dipersatukan dan dibimbing untuk tetap menjadi satu negara. Padahal, ada negara yang terdiri dua suku atau bahasa saja bisa pecah menjadi dua negara. "Empat pilar itu bukan kerja saya sensiri, tapi semua fraksi di MPR," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
