REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan warga waduk Pluit yang akan direlokasi. Namun mereka masih tidak setuju dengan relokasi ke rumah susun.

Jokowi mengatakan Waduk Pluit harus segera diselesaikan normalisasinya. Warga di sekitarnya perlu diberi solusi dengan cepat. Hal itu karena waduk Pluit merupakan waduk utama untuk menyelesaikan banjir Jakarta.

"Kita ini kejar-kejaran dengan banjir, tetapi bagaimana kalau waduknya masih seperti itu," ujarnya di Balai Kota, Rabu (24/4).

Waduk Pluit luas sebenarnya sebesar 80 hektare tetapi saat ini mengalami penyempitan sehingga hanya 60 hektare. "Waduk itu juga menjadi dangkal, yang seharusnya kedalamannya 10 meter saat ini hanya tiga meter," ujarnya.

Untuk mempercepat normalisasi, warga sekitar perlu dipindahkan ke rusun. Tetapi beberapa dari mereka meminta lahan saja. "Mau lahan di mana, coba tunjukkan, sulit kan, saya tidak mau," ujarnya.

Jokowi mengaku telah membeli lahan untuk membangun rusun di daerah Muara Baru. Namun 70 persen yang memiliki rumah di sana adalah orang yang menyewakan rumah. Mereka bisa memiliki rumah hingga 20 rumah.

Jokowi tidak ingin memberikan ganti rugi pada mereka berupa lahan. Tetapi lahan tersebut dibangun untuk disewa-sewakan kembali.

"Kalau kita tidak menghentikan hal seperti itu, nanti akan terjadi dimana-mana," ujarnya. Padahal mereka membangun rumah tersebut di lahan milik negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika