REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Komisi 5 DPR RI menekan Pemerintah Provinsi DKI untuk segera mengundang semua stakeholder agar masyarakat tidak dibuat menunggu. Tujuannya agar  memberikan kepastian konsep yang akan diterapkan untuk mengurai kemacetan dengan pembatasan kendaraan.

Saat ini tarik menarik antara penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan ganjil genap masih belum terselesaikan. Anggota Komisi 5 DPR RI Josef A. Nae Soi menegaskan, dengan mengundang stakeholder, bisa memudahkan dalam mengimbil kesimpulan.

Selain itu, kesimpulan tersebut nantinya dibuat sebuah keputusan agar masyarakat tidak menunggu berlarut-larut. ''Jangan buat masyarakat menunggu,'' katanya, Rabu (24/4)

Josef mengatakan, pembahasan pengurai kemacetan memiliki forum tersendiri, yaitu forum lalu lintas yang sudah ada undang-undangnya. Forum tersebut diikuti oleh, Akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap lalu lintas.

''Mereka adalah perwakilan masyarakat,'' katanya Mereka diharapkan membahas masalah seputar lalu lintas, sehinggu kesimpulan-kesimpulan yang diambil adalah penjabaran dari berbagai keluhan masyarakat.

Josef juga menegaskan kepada Pemerintah Daerah, pihaknya melalui Komisi 5 akan terus memantau kinerja pemerintah, meskipun tetap melihat domainnya. Menurut Josef, jika sudah masuh domain Komisi 5 DPR, pihaknya tidak segan untuk memanggil pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika