REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati sejarah militer Indonesia, Erwin Jose Rizal mengatakan pemanfaatan intelijen sebagai alat kepentingan politik penguasa merupakan bukti kemunduran demokrasi Indonesia.

Sebab, sejatinya intelejen berfungsi sebagai pengumpul informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. "Kalau di era demokrasi intel dipakai untuk politik kita kembali ke zaman Kopkamtib Orde Baru," kata Erwin kepada Republika di kompleks MPR/ DPR, Senayan, Selasa (23/4).

Erwin mengatakan di zaman Orde Baru intel Kopkamtib kerap mematai-matai aktivitas lawan politik penguasa. Atas restu penguasa para intel tak segan 'mengamankan' orang-orang yang diduga mengancam kekuasaan pemerintah. "Orang dipenjara dengan dalih stabilitas keamanan," ujar Erwin.

Pemerintah harus bisa memastikan kinerja intelijen tetap berada pada koridor yang semestinya. Hal ini agar masyarakat tidak merasa takut bila mengetahui ada operasi intelijen di sekitar mereka.

Menurut Erwin kerja intelejen pada dasarnya tak jauh berbeda dengan kerja pelaku pemasaran (marketing). Mereka mengumpulkan informasi yang ada di masyarakat untuk kemudian menyimpulkan tren sosial politik yang sedang terjadi. "Fungsi intelijen sendiri tidak perlu ditakuti," ujarnya

Erwin mengatakan para intel bekerja secara rahasia di berbagai lapisan masyarakat. Mereka ada yang bekerja langsung di bawah komando kepolisian maupun kemiliteran. Intel kepolisian biasanya bekerja mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan masyarakat.

Sedangkan intel militer mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara. "Intinya mereka hanya mencari informasi," ujarnya.

Informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat ketika data-data yang mereka dapatkan dibuka ke publik. Hal ini menurut Erwin biasanya dilakukan setiap 25 tahun sekali pascakerja intelijen dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika