REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial cemas dengan rencana pemerintah yang akan memotong anggaran Komisi Yudisial (KY) sebesar Rp 18 miliar pada 2014.

"Nilainya terlalu besar," kata Ketua KY, Eman Suparman di Gedung KY, Jakarta, Rabu (17/4).

Rencana pemotongan anggaran lembaga yang mengawasi kinerja hakim itu dilakukan untuk menambah dana Pemilu tahun depan. Anggaran KY tahun 2013 sebesar Rp 91 miliar. Dengan adanya pemotongan, maka tahun depan pagu indikatif menjadi Rp 73 miliar.

Eman mengatakan, melihat tugas dan kewenangan KY, pemotongan anggaran yang terlalu besar bisa mengganggu kinerja dalam lembaganya. Karenanya, ia saat ini sedang berusaha melobi agar pemerintah tidak memangkas dengan nilai yang muncul saat ini. Eman malah menginginkan dana anggaran lembaganya tidak berubah. "Idealnya sama dengan tahun ini," kata dia.

Sekarang ini, KY mengawasi sekitar delapan ribu hakim di seluruh Indonesia. KY juga membutuhkan dana untuk melakukan seleksi hakim. Dikatakan Eman, tugas lembaganya juga bertambah banyak, sedangkan gaji dan honor tenaga ahli tidak dapat dipotong. "Kalau fokus pada proses seleksi, kegiatan lainnya bagaimana," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika