REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris  (PPI UK) menilai niat Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Eropa untuk studi banding mengenai KUHP dan KUHAP tidak relevan. 

Ketua PPI United Kingdom (UK) Haikal Bekti Anggoro menjelaskan, sejumlah pasal kontroversial di RUU KUHP seperti santet dan perzinahan amat berbeda dengan apa yang ada di Eropa.

"Pembelajaran ilmu santet tidak relevan begitupun tentang perzinahan didasarkan pada budaya lokal, jelas berbeda," ujar Ketua PPI UK Haikal Bekti Anggoro, Kamis (11/4).

Tim komisi III DPR akan mengunjungi empat negara di Eropa, yaitu Perancis, Belanda, Rusia dan Inggris melakukan studi banding mengenai KUHP dan KUHAP.

PPI UK membawahi lebih dari 1,350 pelajar Indonesia di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah menyurati Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika sehubungan dengan niat Komisi III tersebut. Surat itu  memberikan tujuh tanggapan mengenai kunjungan kerja.

Diantaranya, PPI UK merekomendasikan DPR memang harus merevisi hukum yang berorientasi pada Belanda berdasarkan kearifan lokal Indonesia. Sehingga, DPR dinilai tidak perlu belajar ke negara barat, seperti Inggris.

Hngga H-1 bulan menjelang kedatangan, Komisi III DPR RI belum memiliki agenda dan nama-nama yang jelas. Haikal pun menilai hal itu merupakan peluang  pemborosan anggaran. Perlu penjelasan mengenai angka sebesar Rp 6,5 miliar rupiah pada anggaran kunjungan itu.

Hasil kunjungan Badan Legislatif DPR RI pada November tahun lalu ke Inggris mengenai keinsinyuran juga belum membuahkan hasil yang jelas. Berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut, PPI UK memutuskan untuk menolak kunjungan kerja Komisi III DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika