REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, mengatakan pembangunan demokrasi di Indonesia perlu segera dibenahi. "Jika tidak, maka pembangunan demokrasi di negeri ini akan sulit mencapai cita-cita Bangsa Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (10/4).
Dia menilai, banyaknya kasus menyebabkan pembangunan demokrasi Bangsa Indonesia berjalan sangat lamban. Ini terjadi karena masih banyak anggota DPR pusat dan daerah yang tidak paham akan Demokrasi Pancasila. "Banyak produk hukum dan sikap mereka yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas ini.
Ia merujuk pada kasus yang terbaru, yakni seperti DPRD Aceh yang mengesahkan bendera sendiri. Kemudian, kata dia, juga kasus di DPRD Banten yang menggunakan joki dalam kunjungan kerja. "Maka, saya pikir perlu segera dibenahi pembangunan demokrasi di Indonesia," katanya.
Nia Elvina menyebut kondisi sekarang ini sama seperti yang pernah dilontarkan salah satu pendiri bangsa, Mohammad Hatta, yakni, "Kita banyak bercita-cita selama terjajah, setelah merdeka kehilangan rupa." Menurut dia, demokrasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya ke daerah, perlu diformulasikan kembali.
Ia mengatakan titik berat otonomi seharusnya diletakkan pada level kabupaten. "Sebab, kabupaten akan memimpin perkembangan otonomi desa secara berangsur-angsur sampai desa bisa benar-benar mengurus rumah tangganya sendiri," katanya. Dengan adanya sistem seperti ini, kata dia, maka pemerintahan akan lebih efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
