REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Sekolah antikorupsi Aceh gelombang keempat secara resmi dimulai yang dibuka Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid di Banda Aceh, Jumat (22/3).
Pembukaan sekolah antikorupsi yang diikuti 35 mahasiswa Banda Aceh itu disaksikan para aktivis antikorupsi di provinsi paling ujung barat pulau Sumatra itu. Ahmad Farhan mengharapkan lembaga pendidikan nonformal itu dapat melahirkan generasi yang mampu membawa perubahan.
"Saya sangat berharap para siswa yang akan dan telah mendapatkan pendidikan di sekolah antikorupsi Aceh ini dapat membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik," kata Ahmad Farhan.
Farid berharap para pengurus untuk konsisten menjalankan lembaga pendidikan antikorupsi Aceh tersebut agar menjadi contoh yang bagi daerah lainnya di Indonesia. Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh Suhendri mengatakan, pada gelombang keempat jumlah siswa yang akan mengikuti pendidikan antikorupsi mencapai 35 orang.
"Hingga batas akhir pendaftaran pada 28 Februari 2013 ada 35 siswa yang mendaftar pada gelombang keempat, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan gelombang III lalu yang hanya berjumlah 27 orang," kata Suhendri.
Sekolah antiKorupsi Aceh merupakan sebuah lembaga pendidikan antikorupsi pertama di daerah yang telah memberlakukan hukum Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah anti-Korupsi yang didirikan LSM Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh pada 9 Desember 2010, sekolah ini didirikan untuk melahirkan kader yang dapat melakukan investigasi indikasi korupsi, memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan meneruskan perjuangan memberantas korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
