REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpendapat guru memiliki peranan penting bagi perkembangan anak-anak. Karena itu, Risma berencana membuat kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum anti korupsi. Dia pun menekankan setiap hari pelajaran tentang anti korupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan.
“Nanti saya bersama Dinas Pendidikan akan membuat peraturan wali kota (Perwali) pendidikan anti korupsi,” kata Risma saat mengikuti rangkaian acara Roadshow Bus KPK 2019 ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ di Gedung Siola, Surabaya, Sabtu (13/7).
Menurut Risma, kurikulum anti korupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Bagi dia, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak mencontek, dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi.
“Pelajaran itu untuk perilaku bukan dihafalkan, jadi untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.
Risma juga menjelaskan pendidikan anti korupsi sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nantinya pendidikan itu akan membentuk sebuah karakter postif ketika mereka dewasa.
Risma meyakini jika pendidikan antikorupsi ditanamkan sejak dini, maka ke depannya mereka akan terbiasa untuk berbuat jujur. Pendidikan anti korupsi juga membentuk sikap positif bagi generasi Indonesia yang akan datang.
“Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit untuk berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” kata Risma.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kurikulum anti korupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya. “Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti juga tidak ada ujiannya karena sudah diterapkan setiap hari,” kata Saut.
Saut juga berpesan kepada peserta workshop yang merupakan guru dan kepala sekolah itu untuk menanamkan sembilan nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK. Nilai yang dimaksud adalah nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Menurutnya, semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran.
Kondisi sekarang ini, lanjut Saut, anak-anak sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran. “Tanamkan nilai-nilai integritas. Pengayaan bisa melalui kearifan lokal,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika