REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek Bandar Lampung, sangat memprihatinkan. Pasien jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang berobat rawat inap harus dipusingkan dengan urusan administrasi yang berbelit.
Sutarman (48 tahun), warga Telukbetung Utara, terpaksa memutuskan pindah rumah sakit lain setelah merasa dipersulit dalam pengurusan administrasi menggunakan kartu Jamkesmas. "Saya sudah kesal, banyak syarat ini dan itu, tapi tidak pernah diberitahu di setiap loket," keluh bapak lima anak ini, Jumat (22/3).
Ia menuturkan pelayanan administrasi rujukan administrasi yang ada di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, sangat membingungkan keluarga pasien, apalagi keluarga pasien dari daerah yang tidak mengerti apa-apa.
Persyaratan administrasi berobat rawat inap menggunakan kartu jamkesmas terlalu jelimet dan berbelit, serta sikap petugas RSUD pun tidak bersahabat. "Setelah ke loket satu, disuruh ke loket lainnya, terus setelah di tempat itu masih ada yang kurang lagi. Jadi, saya dipimpong, padahal anak saya sakit parah," ujarnya.
Hal sama dialami Abu Alfath. Warga Tanjugkarang Barat ini terpaksa memindahkan anaknya dari RSUD Abdul Moeloek ke RS swasta Bumi Waras. Ia tidak tahan dengan pelayanan petugas administrasi pendaftaran rawat inap di Unit Gawat Darurat rumah sakit tersebut.
"Anak saya yang sakit sudah tidak tahan lagi, tapi petugas masih sibuk telepon sana sini, bukannya pasien itu harus dirawat dulu baru urusan administrasi," tegas bapak dua anak ini, yang menggunakan perawatan kesehatan swasta atau umum.
Kepala Seksi Humas RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, Johan, sulit ditemui. Staf perempuannya bilang keluar. Pegawai humas tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan dan merasa takut dengan wartawan.
Kepala Dinas Kominfo Lampung, Masri Yahya, berencana akan mendatangkan Dirut RSUD Abdul Moeloek ke Pemprov Lampung. Menurut dia, RSUD Abdul Moeloek harus terbuka dalam persoalan informasi kepada publik dan tidak boleh ditutup-tutupi. "Nanti kita datangkan dirutnya, biar jelas persoalan rumah sakit ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika