REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendesak aparat keamanan khususnya TNI dan Polri secepatnya merespon dan memberikan penjelasan secara terbuka atas isu adanya kudeta agar tidak meresahkan masyarakat.

"Isu akan adanya kudeta yang muncul belakangan ini harus secepatnya direspons TNI dan Polri. Rakyat harus diberi penjelasan resmi dari negara tentang hal itu agar tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah publik," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis.

Menurut Lukman hal itu harus segera dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.

Menurut Lukman, kudeta terhadap pemerintahan yang sah itu hanya bisa dilakukan oleh gerakan kekuatan rakyat yang massif (people power) atau gerakan kekuatan bersenjata.

"Saya tak melihat adanya kekuatan rakyat yang begitu besar dan menyeluruh yang akan menggulingkan pemerintahan ini," kata Lukman.

Menurut Lukman kalaupun ada satu-dua kalangan di masyarakat yang merasa tidak puas dan berdemonstrasi mengkritik keras, hal itu biasa di era demokrasi saat ini. Namun tambahnya tanpa dukungan mayoritas rakyat, aksi-aksi seperti itu takkan akibatkan kudeta.

"Tinggal kini, apakah TNI dan Polri sebagai kekuatan bersenjata akan lakukan kudeta ?. Tapi saya haqqul-yakin 1000 persen bahwa hal itu amat tak mungkin," kata Lukman.

Meskipun demikian masyarakat luas perlu diyakinkan. Kalau masyarakat umumnya tak merasa adanya gerakan people-power, maka berkembangnya isu-isu terkait kudeta akan kian menimbulkan dugaan spekulatif bahwa hal itu datangnya dari kekuatan bersenjata.

"Petinggi TNI dan Polri harus secepatnya memberikan klarifikasi akan ketidakbenaran spekulasi seperti itu," katanya.

Dugaan-dugaan tak berdasar di tengah masyarakat menyangkut isu kudeta harus cepat disikapi oleh kedua alat negara bersenjata itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika