REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Guna melakukan pengawasan kawasan aktivitas penangkapan ikan ilegal, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat meminta kapal patroli yang memadai ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kita mengusulkan permintaan kapal patroli yang representatif ke KKP, sehingga pengawasan aktivitas pengeboman ikan dapat dioptimalkan," kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri seusai pertemuan pembahasan soal tindak pengeboman ikan di perairan Kepulauan Mentawai di Padang, Senin.
Menurut dia, penambahan kapal partroli untuk Sumbar diperlukan mengingat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi dari pengeboman dan penggunaan pukat harimau.
Yosmeri mengatakan, pertemuan yang melibatkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP itu guna menyikapi beredarnya video aktivitas pengeboman di perairan Mentawai yang sudah tersebar ke dunia internasional melalui situs "You Tube".
Bahkan, hal ini telah ditanggapi lembaga-lembaga internasional termasuk LSM diluar negeri, maka penting disikapi dengan cepat agar tidak menjadi isu yang bisa sampai pada embargo produksi komoditas perikanan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika