REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menyatakan kandidat ketua umum harus memenuhi memenuhi sejumlah kriteria. Setidaknya, ada tujuh syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, kata dia, harus orang Demokrat sejati. Artinya kandidat ketua umum belum pernah menjadi anggota partai lain. "Harus yang benar-benar mengerti perjuangan Demokrat," kata Sutan ketika dihubungi Republika, Rabu (13/3).
Kedua, lanjutnya, mesti memiliki pengalaman menjadi pengurus partai. Dia juga mesti memiliki organisasi di luar Demokrat. Ketiga, kandidat ketua umum mesti figur yang berani, bersih dan merakyat. Bukan figur yang mengedepankan kepentingan pribadi.
"Harus BBM alias berani, bersih, merakyat. Bukan SDM alias selamatkan diri masing-masing," tambah Ketua Komisi VI DPR tersebut.
Keempat, lanjutnya, harus memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1. Kelima, mendapat dukungan satu per tiga DPC. Keenam, yang tak kalah penting kandidat ketua umum tidak boleh terkontaminasi jaringan Nazaruddin.
"Kalau nanti terpilih dan Nazar berkicau lagi, kacau kita," ujarnya.
Terakhir, katanya, ketua umum Partai Demokrat idealnya tidak merangkap jabatan posisi penting kenegaraan. Namun andai hal itu tidak bisa dihindari Sutan menyatakan ketua umum terpilih harus pandai membagi waktu.
"Rangkap jabatan bisa saja baik. Artinya orang bisa bekerja menembus ruang dan waktu," katanya.
Sutan menyatakan mekanisme pemilihan ketua umum lebih baik dilakukan secara terbuka lewat pendaftaran. Nama-nama yang sudah mendaftar nanti diperketat dengan penjaringan yang dilakukan majelis tinggi.
"Ada pendaftaran terbuka. Ada panitia pendaftaran yang dibentuk DPP," ujarnya.
Kendati begitu Sutan juga tidak menampik kemungkinan pemilihan ketua umum melalui mekanisme aklamasi. Mekanisme ini bisa dilakukan untuk menghindari perpecahan.
"Kalau ada yang mau aklamasi supaya tidak terjadi perpecahan bisa saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika