REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di institusi pemerintah menunjukkan kemajuan.
Namun hal itu belum cukup, karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang memerlukan kerja ekstrakeras untuk menggapai indikator sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.
Salah satu indikator itu adalah semakin banyaknya kementerian/lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 tercatat baru 41 persen, dan tahun lalu persentasenya menjadi 77 persen dari target 100 persen pada 2014.
Menpan RB Azwar Abubakar mengakui, masih banyak instansi pemerintah yang harus didorong untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Hal itu juga terkait dengan rentannya skor integritas pelayanan publik yang cukup rendah. Di pemerintah pusat, skor integritas pelayanan publik baru mencapai 6,86 persen pada 2012 dari 6,64 persen pada 2009. Tahun 2014 ditargetkan angkanya 80 persen.
Untuk integritas pelayanan publik daerah yang skornya ditargetkan 8 persen, malah kecenderungannya menurun, dari 6,46 persen pada 2009 menjadi 6,32 persen pada tahun 2012. “Kita perlu kerja keras untuk mendongkrak integritas pelayanan publik daerah,” ujar Azwar, Selasa (12/3).
Ia menyatakan, kalau skor integritas pelayanan publik rendah, maka indikator lain, yaitu akuntabilitas instansi pemerintah mengalami kenaikan. Untuk kementerian/lembaga (K/L), sudah mencapai 95,06 persen pada tahun lalu. Ditargetkan pada 2014, angkanya sudah di kisaran 100 persen berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip).
Sayangngnya, kata dia, akuntabilitas pemerintah daerah masih perlu digenjot agar bisa menyamai pusat. Itu lantaran pemerintah provinsi baru tercapai 75,76 persen dari target 80 persen pada 2014. Bahkan tingkat akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota yang, meskipun menunjukkan tren meningkat, tetapi angkanya masih jauh di bawah target, yaitu baru 60 persen.
"Kenyataan itu tidak membuat saya berkecil hati, tapi saya jadikan tantangan dan jajaran di bawah agar bisa bekerja lebih cepat, lebih keras, terukur, dan tepat sasaran," kata mantan plt gubernur Aceh itu.
Menurut Azwar, berbagai target yang menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi harus dapat dikejar dalam dua tahun ini. Misalnya, jumlah instansi yang harus melaksanakan reformasi birokrasi, K/L/pemda yang meraih opini WTP dari BPK, instansi yang memiliki Lakip bagus semakin banyak, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) angkanya naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
