REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura berpendapat, pemerintah harus mencari format baru yang dapat menyatukan hubungan TNI dan Polri. Pendapat itu disampaikan terkait dengan insiden pembakaran markas polres Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan (Sumsel), oleh sejumlah aparat TNI AD, Kamis (7/3) pagi.

Menurut Hanura, sejak kedua institusi itu dipisahkan dari wadah ABRI, bentrokan demi bentrokan terus terjadi. "Ini berbeda jauh dengan pada masa lalu, saat kedua institusi tersebut masih di dalam satu wadah," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saleh menyatakan, fraksinya menyayangkan dan prihatin atas kejadian pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu itu. Menurut dia, percekcokan antara oknum TNI dan Polri selalu terjadi di kalangan prajurit-prajurit muda.

Menurut dia, pemerintah harus segera mencari format baru untuk dapat menyatukan kedua institusi tersebut, terutama di level prajurit. Caranya, misal dengan menggelar olahraga, baksos, nyanyi bersama setiap minggu terutama di level pasukan. "Agar ego korps bisa ditekan," ujarnya.

Saleh mendesak dibentuknya tim pencari fakta dari institusi Polri dan TNI.  Dia berharap tim pencari fakta dapat menemukan akar permasalahan. "Yang salah dihukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika