REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto menegaskan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait gonjang ganjing politik yang belakangan terjadi.
Ia mengatakan gonjang ganjing tersebut diawali dan berangkat dari proses hukum Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya, pascakejadian tersebut, hal yang lebih disorot adalah sisi politik, bukan hukumnya.
"Intinya, pokoknya, masalah hukum selesaikan di hukum. Jadi jangan dibawa ke politik. Jangan dibaca ke lain-lain," katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Ahad (3/3).
Ia mengatakan yang berkembang di publik setelah penetapan Anas sebagai tersangka lebih banyak sisi politisnya. Padahal, ada sisi hukum yang harus pula dicermati.
Menurut Djoko, proses hukum harus tetap berjalan. "Serahkan pada proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Apakah KPK, Polri, atau Kejaksaan. Intinya itu. Jadi jangan dibawa ke perpolitikan," katanya menegaskan.
Sebelum meninggalkan tanah air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan tentang dinamika politik yang belakangan terjadi. Terutama setelah penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dan peristiwa setelahnya.
Ia meminta agar Anas fokus pada proses hukumnya seraya SBY pun berharap agar Anas dinyatakan tidak bersalah oleh aparat. Menurutnya, kasus yang menimpa kader Partai Demokrat tetap akan merugikan partai seperti citra yang turun dan elektabilitasnya juga merosot.
Tak hanya itu, ia pun menyinggung potensi adanya gonjang ganjing politik. Menurutnya, gonjang ganjing politik itu hanya akan menyusahkan rakyat dan membuat pemerintahan.
"Untuk masalah politik, saya juga memantau, saya juga tentu tahu, saya mendapatkan informasi bahkan sebagian intelijen, saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah, tetapi kalau lebih dari itu apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membikin gonjang ganjingnya negara kita, untuk membikin pemerintah tidak bisa bekerja saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika