REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Ketidaktepatan tujuan dari pengesahan RUU Ormas menimbulkan kritikan dari berbagai tokoh masyarakat. Di antaranya Direktur Wahid Institute Yenny Wahid. Menurut Yenny, pengesahan RUU Ormas itu tidak tepat sasaran.
"Seperti orang sakit kepala tapi minum obat kanker," kata dia pada acara Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, Menolak RUU Ormas, Menolak Kemunduran Demokrasi di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
Seharusnya, kata dia, penegakan hukum yang harus dimaksimalkan. Polisi yang harus menindak Ormas anarkis. Pasalnya, apabila RUU Ormas disahkan yang terjadi adalah pengebirian hak berorganisasi masyarakat.
Selain itu, lanjut Yenny, Ormas bernafaskan agama banyak dipuji masyarakat. Hal ini karena dianggap lebih baik dan benar dari Ormas konvensional.
Sedikitnya 49 lembaga menolak RUU Ormas disahkan. Turut hadir puluhan tokoh yang bergabung di Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia yang menyatakan tidak setuju pengesahan RUU Ormas.
Di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, dan perwakilan Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruqutni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika