REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) harus dijabat oleh sosok yang independen dan tidak diragukan dari sisi hukum.
Oleh karena itu, DPR harus segera mengonfimasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Menteri Keuangan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo tidak bermasalah.
"DPR harus yakinkan ke KPK dia clean. Karena kalau tidak, ini akan menjadi permasalahan baru," tutur Direktur Lembaga Penelitian Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih saat dihubungi Republika Online, Selasa (26/2).
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu, Agus memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor atas tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Menurut Sri, dari sisi kapasitas, dengan latar belakangnya sebagai seorang bankir, kemampuan Agus di bidang makroekonomi maupun moneter terbilang minim.
Sosok Agus dinilai lebih pas berada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang concern mengawasi lembaga keuangan. Sehingga, Sri menyebut dibutuhkan deputi Gubernur BI yang mumpuni di bidang makroekonomi maupun moneter.
"Karena kalau tidak, akan sulit memformulasikan kebijakan di bidang makro ekonomi dan moneter. Sekaligus menjaga stabilitas harga dan sistem pembayaran," kata Sri.
Apakah Agus sengaja dicalonkan menjadi Gubernur BI akibat pertentangan dengan menteri-menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu II? Sri tidak mengetahuinya dengan pasti.
"Gubernur BI punya tanggung jawab besar. Jangan sampai menjadi tempat pembuangan," ujar Sri. Jika Agus terpilih sebagai Gubernur BI, tentulah yang bersangkutan adalah sosok yang fit and proper.
Terkait pengganti menkeu nantinya, Sri menyebut semuanya bergantung kepada Presiden. Sri menilai sosok pengganti Agus harus mampu mengelola otoritas fiskal dengan baik.
Terlebih, anggaran yang dikelola sangat besar yakni lebih dari Rp 1.500 triliun, sehingga kewenangan menkeu sangat besar pengaruhnya bagi keberlangsungan perekonomian negeri ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika