REPUBLIKA.CO.ID, PEMALANG -- Kesenjangan ekonomi dan sosial menjadi akar permasalahan di Papua yang harus diselesaikan melalui sejumlah pendekatan komprehensif sehingga gangguan keamanan dapat diredam.
Staf khusus Presiden bidang otonomi daerah Velix Wanggai kepada wartawan di Pemalang, Kamis (21/2) malam, pada sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jawa Tengah, mengatakan kesenjangan dan perasaan ketidakadilan menjadi amunisi untuk upaya-upaya gangguan keamanan khususnya yang dilakukan organisasi Papua merdeka (OPM).
"Setting persoalan dari Papua yang mungkin kita lihat unik dan kompleks, karena kita melihat ada sentra wilayah yang selama ini terisolasi dan belum terlayani dalam konteks pembangunan, di daerah masih yang relatif tertinggal," kata Velix.
Ia memaparkan adanya jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi menjadi bibit dari persoalan yang selama ini selalu terjadi di Papua. Menurut Velix, irisan dengan ketertinggalan itu menjadi amunisi munculnya sentra pergerakan perlawanan terhadap pemerintah.
Velix mengungkapkan sentra perlawanan di Papua terkonsentrasi di wilayah terpencil khususnya Kabupaten Puncak Jaya. Melihat keadaan tersebut, ia berujar pemerintah telah mengetahui akar persoalan tersebut. Bahkan, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kesenjangan dan perasaan tidak adil tersebut terus menyusut.
"Pemerintah tidak tutup mata dengan kompleksitas permasalahan itu. Pemerintah 10 tahun terakhir mendekatkan rentang kendali birokrasi dengan membentuk kabupaten baru seperti Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan kabupaten lain yang dari semula Kabupaten Jaya Wijaya, sudah dipecah sebagai 10 kabupaten," ujar Velix.
Pemekaran wilayah itu untuk mendekatkan rentang kendali pengelolaan wilayah sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Hal lain yang dilakukan pemerintah, kata Velix adalah pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan dan bandar udara sehingga mobilitas semakin mudah.