REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla ikut angkat biara soal rencana pemerintah menaikkan gaji kepala daerah. JK -begitu panggilan akrab Jusuf Kalla- menilai kenaikan gaji harus disertai dengan diturunkannya tunjangan untuk mereka supaya mencegah terjadinya inefisiensi anggaran. 

"Kepala daerah bukan hanya menerima gaji tetapi mendapat tunjangan yang banyak macam-macam. Gajinya naik, tunjangannya turun," kata JK yang ditemui di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (21/2).

Meski gaji dinaikkan, JK berpendapat belum jaminan kepala daerah bebas dari praktik korupsi. "Gaji tinggi tidak menjamin tidak korup tergantung pengeluarannya atau kerakusannya," ujarnya.

Terlepas dari kekhawatirannya itu, JK tetap mendukung upaya pemerintah menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, kenaikan gaji tersebut bisa membuat kepala daerah membuat prestasi dan meningkatkan kinerjanya. 

"Kalau ingin prestasi yang baik dari kepala daerah atau siapa saja, harus mendapatkan pendapatan yang baik," kata JK.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan. Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Rabu (20/2) kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika