REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU dikecam lantaran tidak mengikutsertakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) besutan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, ke Pemilu 2014.

Indonesian Audit Watch (IAW) yang konsen menyoroti kinerja KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melontarkan kritikan pedasnya. “Kekacauan ini juga memberi pelajaran kepada Bawaslu. Ternyata kinerja mereka yang sangat 'sombong' karena tidak mau mendengar masukan dari publik, terbukti bisa 'disikat' KPU. KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu,” kata Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (12/2).

Awal bulan ini, kata Junisab, IAW sudah mendorong Bawaslu menerapkan pola audit total terhadap kinerja KPU terkait dengan sengkarut verifikasi faktual. “Audit tersebut khususnya masalah verifikasi faktual Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol. Sebab, semakin terkuak kinerja mereka sangat bertentangan terhadap aturan yang mereka buat sendiri dan terhadap rasa keadilan dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Menurut Junisab kejadian tersebut membuat KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi. Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi KPU yang dibiarkan Bawaslu.

“Itu menunjukkan sesungguhnya publik harus ikut berhati-hati. Karena kita terbukti salah sebab melalui DPR kita mau mendanai KPU dan Bawaslu hanya untuk mematikan hak berdemokrasi rakyat,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika