REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tiga Organisasi sayang Partai Demokrat (PD), Aliansi Nasional Religius (ANR), Aliansi Suara Rakyat ( ASR) dan Badan Koordinasi Silaturahmi Ulama dan Umaroh (Bakorsiru) mendukung keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih roda organisasi partai.
Dukungan ini demi meningkatkan elektabilitas partai yang terpuruk “Kami ASR, Bakorsiru dan ANR mendukung SBY memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada Partai Demokrat,” kata Ketua Umum Aliansi Suara Rakyat, Syaiful Anwar kepada wartawan di Bogor, Minggu (10/02).
Syaiful mengatakan elektabilitas merupakan modal Demokrat menghadapi pemilu. Dia berharap seluruh elemen partai bekerja keras membangun kepercayaan rakyat.
"Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi selesailah partai ini," ujarnya.
Sebagai pemenang Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat harus bisa memanfaatkan keberhasilan pemerintahan SBY. Misalnya soal program prorakyat yang dijalankan pemerintah, seperti bantuan untuk rumah tidak layak huni, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin,dan Jamkesmas.
Syaiful yakin program-program tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat serta mengurangi kemiskinan. Dia berharap Partai Demokrat bisa memenangkan Pemilu 2014. "Keputusan keputusan Pak SBY (majelis tinggi) dapat direalisasikan, agar kepercayaan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Jum'at (8/2) Majelis Tinggi Demokrat memperluas kewenangan. Berikut keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dibacakan langsung SBY:
1. Ketua Majelis Tinggi bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab dalam penyelamatan dan konsolidiasi partai.
2. Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis Tinggi mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.
3. Elemen-elemen utama partai, terutama Fraksi Partai Demokrat DPR RI beserta DPD, DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi, sesuai dengan hierarki dan konstitusi partai.
4. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai untuk meningkatkan intergritas, kredibilitas, dan kinerja partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi mutlak diindahkan dan dijalankan. Yang tidak menjalankan akan dijatuhi sanksi tegas organisasi. Termasuk bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai demokrat yang turun saat ini, dan atau yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Partai demokrat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, dipersilakan keluar dari Partai Demokrat
6. Penataan. penertiban, dan konsolidiasi yang dipimpin dan dikendalikan Majelis Tinggi partai berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih.
7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya dugaan masalah hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan harapan keadilan benar-benar tegak.
8. Dengan memohon Ridho Allah, Partai Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur negatif terlebih dahulu, baru melakukan ikhtiar untuk keberhasilan Pemilu mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika