REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon gubernur (cagub) Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengusulkan solusi pencegahan terjadinya korupsi di daerah. Yaitu, dengan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menugaskan stafnya secara khusus di Badan Anggaran DPRD dan Bappeda Pemprov Jabar.

Menurutnya, hal itu sangat dibutuhkan. Karena berbagai upaya telah diterapkan pemprov untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun, dengan strategi ini memungkinkan pengawasan yang lebih optimal. 

"Pengawasan wajib bila kita bicara pencegahan. Jadi kehadiran unsur KPK terang-terangan saja. Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi," papar dia, Selasa (5/2).

Dengan cara itu, lanjutnya, maka petugas khusus KPK harus ada di 33 provinsi. Meskipun ia berharap KPK bisa hadir terlebih dahulu di Jabar.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengapresiasi solusi tersebut. Menurutnya, pengawasan anggaran belanja di daerah merupakan cara efektif mencegah korupsi. 

Namun, KPK menghadapi kendala sumber tenaga yang belum mencukupi. "Setidaknya yang dapat kami lakukan sekarang yaitu bagaimana membangun sistem anggaran yang antikorupsi," tegas Adnan.

Menurut Adnan, kasus gratifikasi di Jabar memang cukup tinggi. Ini terlihat dari banyaknya laporannya yang masuk. Mulai dari pemda, bank daerah, hingga BUMD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika