REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamini hasil survei terhadap partainya. Termasuk jajak pendapat yang dirilis Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC).
"Sejak 2008, hasil survei saat ini adalah yang paling rendah untuk Partai Demokrat," katanya di Jeddah, Senin (4/2).
SMRC mengeluarkan hasil jajak pendapat mengenai elektabilitas partai politik jika pemilu diadakan saat ini. Hasilnya, Demokrat terjun bebas ke posisi ke tiga dengan angka 8,3 persen dari 21 persen pada pemilu lalu. Ini pencapain terburuk Demokrat sepanjang sejarah.
Angka itu jauh jika dibandingkan dengan elektabilitas partai dua partai besar lainnya. Yaitu, Golkar yang mendapatkan 21,3 persen serta PDI Perjuangan 18,2 persen.
SBY juga mengakui, hasil survei lain juga memperlihatkan hal yang lebih kurang sama. Bahkan, lanjutnya, ada kader yang sudah menyatakan kalau Demokrat sudah dalam keadaan lampu merah.
"Sebagaimana berita yang saya terima dari Tanah Air, ini memberikan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam bagi jajaran kader partai di seluruh Tanah Air," katanya.
Kegusaran itu, ucap dia, terkait dengan proses hukum terhadap sejumlah kader partai. Terutama yang ditangani terkait dengan kasus korupsi.
Karenanya, ia pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjalankan tugas dengan profesional dan adil. Termasuk juga tidak memiliki niat buruk apa pun.
"Saya yakin pasti KPK yang menjadi andalan kita semua dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tidak tebang pilih," ucap Presiden RI tersebut.
SBY juga meminta KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi yang menyeret nama kader Demokrat. Misalnya saja, ketua umum Anas Urbaningrum. Ini mengingat citra Anas yang sudah terlanjur buruk di masyarakat.
"Kalau salah kita terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika