REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS, Sohibul Iman menganggap tudingan dikaitkannya kasus Luthfi Hasan Ishaaq dengan masalah logistik partainya sangat provokatif.
Meski demikian, ia mengakui persoalan pendanaan menjadi pekerjaan rumah parpol agar tidak memicu perilaku pelanggaran hukum.
Namun masalah pendanaan menurutnya tidak bisa dilepaskan dengan sistem politik dan kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Karenanya, untuk memperbaikinya harus dimulai dengan perbaikan sistem politik dan kepartaian.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan pendanaan partai berasal dari kader parpol.
"Di PKS semua pejabat publik ditutut sama persis. Kami yang menjabat di DPR memberikan iuran wajib RP 22 juta per bulan untuk partai," kata Sohibul di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika