REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi V DPR mendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atasi banjir. Bagi Komisi V, penyelesaian masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Mengatasi banjir Jakarta membutuhkan program jangka panjang," kata anggota Komisi V DPR, Eriko Sotarduga kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jum'at (31/1).

Eriko mengatakan, Jokowi perlu melibatkan pemerintah daerah lain di sekitar wilayah DKI Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Dalam upaya ini, Jokowi harus menjadi koordinator dari Gubernur Banten dan Jawa Barat.

"Jokowi harus  mempelajari dan merencanakan program yang paling tepat mengatasi banjir. Termasuk yang menyangkut soal kemacetan," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Anggota Komisi V Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Saleh Husin, mengatakan, banjir Jakarta pada setiap musim hujan memerlukan penangan khusus. Penanganan itu misalnya mencari akar masalah, penanganan pasca banjir dan langkah apa saja yang harus dilakukan.

"Butuh penanganan khusus," ujarnya.

Saleh mengatakan persoalan tata ruang harus mendapat perhatian Jokowi. Pasalnya, tata ruang DKI Jakarta banyak menyalahi aturan.

Soal ruang terbuka hijau misalnya, Saleh meminta agar diperbanyak. Perbaikan sistem drainase juga perlu diperbaiki karena banyak yang tidak berfungsi.

"Normalisasi sungai dan membelokan sebagian aliran air yang menuju sungai ciliwung ke Kanal Banjir Timur atau," ujar Saleh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika