REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra berharap tak ada lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu mendatang. Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi masalah itu.
"KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu (23/1).
Menurutnya, isu DPT bermasalah selalu muncul di dalam setiap pemilu. Padahal, DPT yang kacau sangat rawan terhadap kecurangan. Yaitu, rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Tak hanya itu, DPT yang bermasalah juga akan mengurangi hak konstitusi rakyat. Karena, dapat memunculkan anggota legislatif 'siluman'.
Ia meminta agar semua pihak belajar dari kisruh DPT sebelumnya. Pada pemilu 2009, ada lebih dari tujuh juta pemilih fiktif di dalam DPT.
"Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal," ujar dia.
Bahkan, tambah dia, DPT dalam pemilukada DKI Jakarta saja bermasalah. Sempat ada 1 ribu pemilih siluman dan ganda pada DPT. Bukan tidak mungkin kalau hal ini juga terjadi di daerah lain.
Padahal, DPT merupakan kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur. Dengan data DPT yang akurat, maka kualitas pemilu akan menjadi lebih baik.
"DPT tak boleh keliru. Kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara," cetusnya.
KPU pun diminta untuk segera membenahi DPT untuk pemilu mendatang. Apalagi, sudah terlihat tanda-tanda akan adanya masalah di DPT.
Misalnya, perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri. KPU menggunakan basis DPT 2009. Sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
Perbedaan ini harus segera dibenahi. Apalagi, melihat proses e-KTP yang masih belum rampung dan malah ditarget ulang hingga Desember 2013.
"Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika