REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Djadja Suparman membeberkan adanya rencana penggulingan kekuasaan sebanyak dua kali di awal era reformasi dengan memanfaatkan gerakan mahasiswa.
"Selama proses transisi itu ada sekolompok orang yang menggerakkan massa untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie secara inkonstitusional. Mereka memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk memuluskan aksinya," kata Djadja dalam acara peluncuran dan diskusi buku biografinya yang diberi judul "Jejak Kudeta" di Jakarta, Jumat (18/1)
Dalam acara yang dimoderatori mantan presenter dan aktivis Irma Hutabarat itu hadi pula pengamat politik J Kristiadi dan sejumlah tokoh dan jenderal senior seperti mantan Wakasad Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.
Dalam paparannya Djadja mengungkapkan bahwa rencana kudeta itu jelas ada namun pada akhirnya gagal di penghujung perjalanan. Dirinya juga beberapa kali mengalami tekanan untuk tidak mematuhi perintah Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto.
"Saya tegas-tegas menolak untuk ikut melakukan kudeta karena bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Belum lagi ada gerakan untuk memecah perwira tingi TNI dengan membagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok reformis dan kelompok yang status quo," katanya.
Lebih jauh ia mengemukakan bahwa telah terjadi upaya untuk menghancurkan TNI secara kasat mata serta keterlibatan pihak asing dalam proses reformasi dan demokratisasi yang ingin menggeser Pancasila.
"Beruntung TNI berhasil mengatasi perpecahan internalnya walau dihujat dimana-mana. Hal itu lebih baik ketimbang TNI berkhianat terhadap rakyat dan negara," tegas Djaja.
Buku "Jejak Kudeta" merupakan rangkuman catatan harian Djadja sejak permata kali bertugas di tentara hingga akhir pengabdiannya sebagai Inspektur jenderal TNI. Djadja sempat bolak balik mengganti judul buku selama 20 kali sebelum sampai pada yang terakhir.
Menurut Djadja, yang paling berkesan dan mencekam dalam karir militernya adalah ketika menjabat sebagai Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya, dan Pangkostrad.
"Di masa itulah jiwa kepemimpinan militer saya diuji betul, termasuk kesetiaan terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan mempertahankan ideologi Pancasila. Jadi buku ini sebagai pembelajaran bagi siapa saja untuk tetap mempertahankan NKRI," katanya.
Sementara itu, mantan Wakasad Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan ada dua hal penting dari peluncuran buku biografi tersebut, yaitu adanya suatu keberanian yang patut dihargai untuk menulis buku yang cukup berat seperti ini, karena memperkaya perspektif sejarah dari peristiwa tersebut.
"Namun demikian, perlu juga kesiapan diri menerima serangan dari pihak lain, mengingat peristiwa politik memiliki beragam dimensi yang melingkupinya. Jadi kalau tidak cukup mengulasnya dari berbagai perspektif maka akan mengundang beragam kritik," kata Kiki Syahnakri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika