REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengamat Bahasa Bali, Prof Dr Nengah Dwija, menyayangkan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan kurikulum pendidikan sekolah. Itu lantaran kurikulum baru menggabungkan bahasa daerah ke mata pelajaran lain.
"Sebelum memutuskan untuk menggabungkan bahasa daerah ke dalam mata pelajaran lain, itu perlu kajian. Tidak seperti sekarang, tergesa-gesa untuk segera menerbitkan kurikulum pelajaran yang baru. Menurut saya, ini kurang logika," kata Prof Dwija di Denpasar, Bali, Kamis.
Dwija menilai pemerintah sebelumnya harus melakukan dengar pendapat guna mendapatkan masukan dari daerah-daerah di Tanah Air. Karena, menurut Dwija, mata pelajaran bahasa daerah sudah menjadi nafas dalam aktivitas seni dan budaya di Pulau Dewata.
"Bahasa Bali sebagai bahasa ibu harus dipertahankan dalam daerah bersangkutan sebagai mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum pelajaran muatan lokal," katanya. ''Pelajaran bahasa daerah bukannya digabungkan dalam pelajaran lain.''
Jika penggabungan tersebut tetap dipaksakan, katanya, hal itu menjadi langkah kemunduran dalam memajukan kebudayaan bangsa sendiri. Lingkungan masyarakat setempat pastinya juga akan menolak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika