REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Aksi unjuk rasa sopir truk angkutan batu bara yang berlangsung sejak Selasa (15/1), hari ini masih berlanjut.
Puluhan kendaraan truk yang dibawa dalam aksi tersebut, sejak Rabu pagi (16/1) mengepung kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di Jalan Kapten A Rivai, Palembang.
Satu ruas jalan Kapten A Rivai ditutup karena dipenuhi oleh kendaraan truk yang berjajar tiga. Akibat ruas jalan protokol tersebut ditutup sejak simpang Jl Angkatan 45 sampai simpang RS Charitas.
Kendaraan truk juga menutup dua ruas jalan yang berada di sampaing kiri dan kanan komplek kantor Gubernur Sumsel, yakni Jl Ade Irma Suryani dan Jl Kapten Tendean.
Akibat penutupan tersebut ruas lalu lintas yang melintas di depan kantor Gubernur Sumsel dialihkan. Sementara itu jalan alternatif menuju kantor gubernur, Jl Kapten Anwar Sastro akibatnya menjadi macet.
Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang berkantor di Jl Kapten A Rivai dan di sekitar kantor Gubernur Sumsel terpaksa harus berjalan kaki menuju kantor mereka, karena kendaraan umum dan kendaraan PNS tidak bisa menuju kantor mereka.
Beberapa karyawan dan PNS yang berkantor di sepanjang Jl Kapten A Rivai mengaku kesal dengan cara aksi unjuk rasa para sopir yang membawa truk batu bara ke tengah kota.
Di sepanjang jalan tersebut aktivitas kerja yang terganggu diantaranya, perbankan ada Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank BII dan Bank BCA.Karyawan instansi lain yang terhambat menuju kantor diantaranya dari Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kantor Jasa Raharja, PT Telkom dan Kanwil Ditjen Anggaran serta karyawan dinas/ badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Mereka selama ini sudah sering membuat macet jalan lintas menuju Palembang, sekarang mereka mengganggu kenyamanan kami bekerja,” kata Ruslan seorang karyawan perusahaan swasta di Jl Kapten A Rivai yang mengaku tidak bisa membawa mobilnya ke kantor.
Selain mendapat protes dari warga, aksi para sopir truk angkutan batu bara yang menolak keputusan Gubernur Sumsel melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum sejak 1 Januari 2013 tersebut juga mendapat ancaman dari warga dan aktivis LSM di Muara Enim.Warga dan aktivis LSM di Kabupaten Muara Enim meminta Gubernur Sumsel Alex Noerdin tetap tegas dengan keputusannya melarang truk angkutan batu bara melintas di jalan umum dari Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Indralaya – Palembang – Tanjung Api-api.
“Kami mendukung larangan Gubernur Sumsel. Jangan lagi memberi toleransi. Kami masyarakat Muara Enim sudah bertahun-tahun merasakan kerugian akibat angkutan truk batu bara ini. Setiap hari ada debu, jalanan macet dan rusak. Sudah empat kali Gubernur Sumsel memberikan toleransi, sekarang jangan lagi,” kata seorang warga Kecamatan Ujan Mas, Muara Enim.
Warga dan aktivis LSM di Muara Enim mengancam akan akan menghadang truk batu bara jika masih ada yang melintas di wilayah Kabupaten Muara Enim, baik yang akan menuju Palembang atau menuju ke Lampung membawa batu bara dari Kabupaten Lahat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika