REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperkirakan tahun 2013 masih diwarnai oleh politik balas dendam. Partai penguasa akan memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk menekan partai oposisi.      

"Pada tahun 2013 mendatang masih akan terjadi politik sandra dan politik balas dendam. Bahkan akan lebih marak lagi menggunakan lembaga penegak hukum," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan PDIP Trimedya Panjaitan pada acara Catatan Atas Penegakan Hukum 2012 di Jakarta, Ahad (30/12).

Trimedya menyontohkan PDIP yang menjadi korban kasus korupsi cek pelawat. Pada waktu itu, Agus Condro (mantan politisi PDIP) melaporkan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2004 di tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2009 diadakan pemilu legislatif.

"Kenapa harus menunggu lama melapor. Kalau kasusnya 2004 kenapa dilaporkan pada 2008. Makanya saya gak setuju kalau dia dikatakan whistle blower" katanya.

Menurut Trimedya, akibat dari kasus itu, banyak kader PDIP menjadi terpidana, suara PDIP turun sebanyak enam persen. PDIP di Pemilu 2009 hanya memperoleh suara sebanyak 14 persen padahal pada pemilu 2004 PDIP meraih 20 persen.

"Jadi politik balas dendam ini yang mesti diwaspadai," katanya.  

Untuk diketahui, partai penguasa saat ini adalah Partai Demokrat. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

PDIP sendiri pada sudah dua periode menjadi partai oposisi. Sebelumnya, pada pemilu 1999 PDIP adalah partai penguasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika