REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq berpendapat, tidak perlu disebut sebagai prestasi jika sebuah partai politik bebas dari praktik korupsi.

“Bebas dari korupsi itu bukan prestasi, tapi merupakan kewajiban. Partai memang harusnya bebas dari korupsi,” kata Luthfi kepada Republika melalui telepon, Sabtu (29/12).

Sepanjang tahun 2012, PKS tercatat sebagai salah satu partai politik yang kader-kadernya cukup bersih, dan tidak terjerat tindak pidana korupsi. Meski demikian, hal itu tidak akan dijadikan daya jual bagi partai berbasis Islam tersebut. Menurut Luthfi, isu korupsi bukanlah isu populis. Ia hanya menjadi perdebatan hangat di kalangan menengah ke atas. Sedangkan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, kesejahteraan ekonomi dan social menjadi perhatian utama.

Karenanya, PKS, lanjut Luthfi sepanjang 2013 nanti tidak akan repot-repot menjual kebersihan parpol. Tetapi fokus pada upaya penyaluran aspirasi masyarakat kalangan bawah. Sebagai partai dengan basis kader yang cukup solid, PKS memiliki visi untuk menguatkan sekaligus memperluas konsituen, terutama kader-kader akar rumput.

Visi tersebut, dikatakan Luthfi akan terealisasi dengan baik dan sempurna apabila didukung oleh kader-kader PKS yang berkualitas. Sehingga, kualitas dan akhlak politisi PKS yang masih berintegritas dan memiliki komitmen tinggi untuk tidak terjerat korupsi merupakan modal penunjang pencapaian visi partai.

“Tindak korupsi itu kan menyangkut akhlak dan perilaku. Jadi kami anggap sebagai bonus dan politik santun dan bersih ini akan terus diusung PKS,” ujarnya.

Sebelumnya Indonesia Corruprion Watch (ICW) merilis bahwa PKS bersama Partai Hanura merupakan partai politik yang kadernya paling sedikit terlibat kasus korupsi. Sebaliknya Golkar menjadi "juara umum" parpol dalam praktik korupsi kadernya. c51/Ira Sasmita

Ikuti Whatsapp Channel Republika