REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nuansa politis begitu kental terasa ketika pemerintah merencanakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Tidak tanggung-tanggung, pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di republik ini alias Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada pertemuannya dengan para petinggi media massa beserta para wartawan, yang dibalut acara silaturahmi internal Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar) Ahad (18/3) malam itu, SBY mengungkapkan upaya pendongkelan tersebut. "Saudara-saudara, sekarang ini yang dijadikan sasaran tembak adalah saya, SBY. Kembali setiap saat begitu," ucapnya.
Tidak hanya itu, SBY juga mengaku diancam gara-gara kebijakannnya yang hendak menaikkan harga BBM. "Hari-hari ini, di samping ada yang mendoakan baik-baik dan memberi semangat, ada yang mengancam keselamatan saya dan (mengancam) akan menjatuhkan saya di jalan," kata SBY.
Menurut SBY, tidak ada satupun presiden yang senang mengeluarkan kebijakan tak populer seperti itu. Ia pun tak lupa membawa mantan Presiden Soekarno dan Soeharto. "Saya kira mendiang Bung Karno dan Pak Harto, atau siapapun yang pada zamannya mengambil keputusan yang pahit ini juga tidak akan senang," tuturnya.
Ia kemudian mengingatkan pada 2005 lalau di mana ia diejek ragu-ragu saat hendak menaikkan harga BBM seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. "Saya (waktu itu) bukan ragu-ragu atau takut. Tetapi saya harus hitung dengan cermat. Kalau naik apa yang harus kita lakukan pada rakyat saya dari kalangan miskin. Setelah saya hitung dengan cermat keputusan itu akhirnya saya ambil," ungkapnya.
Kebijakan menaikkan BBM ini, kata SBY, juga diambilnya dengan berat hati. "Kalau saya ingin aman dan Partai Demokrat juga tidak akan diserang, saya juga tidak akan menaikkan harga BBM. Tetapi saya sebagai pemimpin dan sebagai presiden harus mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Yang penting niat saya baik untuk menyelamatkan ekonomi kita dan rakyat kita, serta memikirkan segala sesuatunya dengan masak-masak dan memberikan bantuan kepada saudara kita yang memerlukan bantuan," jelasnya.
SBY juga meminta jangan ada upaya politisasi terhadap rencana pemerintah melakukan penyesuaian APBN 2012 termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Isu tersebut, menurut dia, saat ini berkembang sangat politis dan jauh menyimpang dari hakikat dan permasalahannya.
"Bila kita ikuti pembicaraan di publik, isu ini berkembang sangat politis dan jauh menyimpang dari hakikat dan permasalahannya ditambah lagi berbagai aksi provokasi dan agitasi," katanya.
Ia mengatakan, di beberapa kalangan berkembang pikiran apapun yang dilakukan pemerintah hendaknya langsung ditentang tanpa dilihat bagaimana hasil pembicaraan mengenai rencana kebijakan itu antara pemerintah dengan DPR RI.
"Itu wajar dan saya bisa terima, tapi kalau yang terjadi black campaig, buruk sangka, atau apapun yang digunakan lawan politik maka politik menjadi menyedihkan," katanya.
SBY mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian nasional termasuk tekanan dari ekonomi global. "Tapi apa yang kita saksikan bahwa seperti sudah vonis, rencana menaikkan harga BBM salah, buruk, dan harus dilawan," katanya.
Oleh karena itu, SBY meminta kader Partai Demokrat dapat menjelaskan hal tersebut secara utuh kepada masyarakat. Penjelasan secara utuh, rasional, dan logis perlu disampaikan sehingga masyarakat paham. "Manakala diperdebatkan, masalan yang sesungguhnya bukan distorsi, bias, atau manipulasi," imbuhnya.
Ia mengaku tidak habis pikir ada kelompok yang menentang rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Memang jika melihat rencana kenaikan tersebut, tidak sedikit yang menunjukkan penolakannya. Demonstrasi besar-besaran digalakkan di beberapa daerah. Berbagai lapisan masyrakat berada di barisan terdepan. Derasnya penentangan itulah yang berindikasi adanya pendongkelan terhadap Presiden SBY. Selain itu, juga dilihat dari terorganisirnya beberapa aksi penolakan.
Satu yang terlihat nyata adalah ikutnya Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dalam aksi menentang rencana kenaikan BBM. Ia turun bersama belasan ribu kader partai PDI Perjuangan.
"Pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. Kalau BBM naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan. Sementara para pejabat pemerintah juga pakai bensin campur, tapi campur korupsi," teriak Bambang DH saat orasi di depan kader PDIP dan elemen lainnya.
Penolakan tidak hanya terjadi di jalanan, melalui aksi unjuk rasa, tapi juga di parlemen. Partai politik (parpol) yang posisinya 'vis a vis' dengan pemerintah secara tegas menolak rencana kenaikan BBM. Sementara parpol yang tergabung dalam koalisi tidak satu suara. Yang paling jelas sikapnya adalah PKS. Sementara Partai Golkar setengah-setengah dalam mendukung.
Menurut Wasekjen PKS, Mahfudz Shiddiq, pihaknya telah mengeluarkan sikap resmi kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kenaikan BBM. Antara lain, memandang opsi kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat. Selain itu, bahwa postur anggaran masih bisa menutup kenaikan subsidi BBM.
Apalagi di banggar, kata dia, masih belum ada keputusan terkait sikap DPR. Perkembangan terakhir, ada dua opsi yang masih dikaji fraksi-fraksi di DPR, termasuk PKS. Pertama, masih ada keberatan sejumlah fraksi terkait opsi kenaikan. Kedua, opsi keberatan sejumlah fraksi terkait skema pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Karena masih ada dua hal yang krusial, ia pun melihat adanya kemungkinan pengambilan keputusan soal APBN-P ini bisa jadi akan mundur. Mahfudz pun memandainya sebagai hal yang bagus. Yaitu, untuk memberi waktu bagi fraksi-fraksi menilai lebih jauh mencari opsi yang terbaik
"Sampai semalam, yang kita cek di banggar masih dua opsi. Jadi belum mengerucut ke opsi tunggal. Jadi masih terbuka, mungkin beberapa hari ini, kita lihat perkembangan," kata Wasekjen PKS Mahfudz Shiddiq.
Mahfudz pun tak mau berkomentar banyak ketika ditanya mengenai ancaman terhadap pemotongan jatah posisi menteri jika terus menolak kenaikan BBM. "Itu tidak ada kaitannya. Kalaupun ada (pemotongan jatah), tidak ada kaitannya," tutur Ketua Komisi I DPR tersebut.
Beberapa parpol dalam Setgab pun ikut-ikutan berbalik arah menjadi tidak mendukung rencana kenaikan BBM. PPP, salah satunya. Partai berlambang Kabah ini menilai kenaikan BBM yang direncakan pemerintah tidak tepat, di saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil.
Proses politik pun berlanjut di Gedung Senayan DPR. Rapat Paripurna DPR yang digelar Sabtu (31/3) dini hari, sepakat menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April 2012. Namun demikian, DPR membuka kemungkinan penyesuaian. Kemungkinan tersebut berlaku jika harga minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Para anggota DPR melakukan pemungutan suara untuk memutuskan di antara dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap pada substansi pasal 7 ayat 6 RUU APBN Perubahan 2012 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Pilihan kedua adalah menambahkan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Mayoritas anggota DPR, yaitu 356 orang, memilih opsi kedua. Sedangkan, sebanyak 82 sisanya memilih opsi pertama. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura memutuskan untuk meninggalkan rapat (walk out) ketika hendak dilakukan pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika