REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jaksa Agung Basrief Arief mengaku belum optimal menangani masalah kehutanan yang masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Dia juga menyatakan kasus kehutanan semakin canggih.

"Kasus kehutanan itu betul-betul mencuat kenyataannya. Kami harus menghadapi ribuan kasus kehutanan di Kejaksaan. Memang belum optimal," ujar dia dalam penandatanganan MoU penegakan hukum enam lembaga bersama REDD + di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat, pada 2009 ada 2.976 kasus kehutanan yang masuk proses peradilan dan terus menurun setiap tahun menjadi  2.213 perkara (2010),  2.121 perkara kehutanan (2011) dan 839 perkara (2012).

Menurut dia, kasus kehutanan kebanyakan terjadi karena kesalahan prosedur izin perkebunan, pertambangan dan beberapa penyelewengan dana alat satelit. "Perkara kehutanan akhir-akhir ini secara kuantitas semakin canggih," ujarnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui mendekati pemilu 2014, tindak pembalakan liar, perkebunan dan pertambangan ilegal agak marak terjadi. "Ada laporan kalau banyak pohon ditebang untuk dikonversi jadi lahan sawit," ujar dia.

Sementara Kapolri Jenderal Timur Pradopo mmengatakan dibutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat daerah hutan.

"Kuncinya ada dua pencegahan dan penegakan hukum. Masyarakat adat juga harus diingatkan terus menerus. Kalau tidak menyeluruh akan seperti ini terus," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika