REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekitar 20 perwakilan pedagang kios yang berjualan di stasiun kereta mendatangi Komisi A DPRD Jabar. Pedagang yang berasal dari Stasiun Citayem, Depok Baru dan UI tersebut meminta dukungan dewan agar keberadaan mereka tidak digusur oleh PT KAI.

Salah seorang perwakilan pedagang, Rohimah Sinaga (47 tahun) mengatakan, para pedagang kecewa dengan tindakan yang dilakukan PT KAI karena mengirim surat edaran penerbitan secara tiba-tiba tanpa ada pertemuan dengan pedagang terlebih dahulu.

"Kami menerima surat perintah pengosongan pada tanggal 28 November. Padahal, sebulan sebelumnya kami masih membayar uang sewa seperti biasa, tidak ada pembicaraan ke arah pengosongan," paparnya kepada wartawan di ruang Rapat Komisi A, Rabu (12/12).

Rohimah kemudian meminta DPRD Jabar memfasilitasi pedagang dengan PT KAI agar semua pedagang masih boleh berjualan di stasiun. Para pedagang juga tidak keberatan jika PT KAI akan membangun kios. Namun mereka meminta biaya cicilan tidak terlalu mahal.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Achmad Riza Al-Habsy yang menemui perwakilan pedagang menilai PT. KAI bertindak sepihak dalam penggusuran lapak pedagang tersebut. Bahkan, terdapat beberapa hal yang tidak diputuskan secara musyawarah mufakat.

Salah satu contohnya, sambung dia, PT KAI tidak menyediakan surat perjanjian jual beli/sewa menyewa dengan pedagang. Seharusnya ketika mengizinkan PKL berdagang, harus disiapkan mekanisme yang ditempuh untuk jual beli/ sewa menyewa pada umumnya.

"Seharusnya ada pola kerjasama di antara PKL dan PT. KAI, seperti koperasi atau pembinaan lainnya. Di sekitar UI saja bisa kok PT. KAI bekerja sama dengan pkl, kenapa disini tidak bisa," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika