REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cabut izin 13 pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan 90 TKI ilegal asal NTT.
“Mereka sudah jelas akan dijatuhi sanksi pencabutan izin operasi karena memberangkatkan anak di bawah umur, memberangkatkan tanpa pelatihan. Akan langsung dicabut izinnya, tanpa perlu melalui skorsing lagi,”tegas Staf Khusus Kemenakertrans Dita Indah Sari, Jumat (7/12).
Sanksi itu didasarkan Peraturan Menakertrans Nomor 17/2012 Tentang Tata Cara Pencabutan Sanksi PPTKIS. Ketiga belas perusahaan itu dinilai memberangkatkan TKI tanpa Surat Izin Pengerahan (SIP).
Dita mengurai lagi fakta kasus 95 TKI yang dibebaskan dari penyekapan oleh pihak polisi Malaysia tanggal 1 Desember lalu. Sebanyak 90 orang berasal dari Kupang, dua orang dari Kebumen, dua orang dari Jember, dan seorang dari Kediri. Sebagian besar berangkat dengan PPTKIS.
Dari data pendidikan, 44 orang lulusan SD, tiga orang tidak sekolah, sisanya SMP-SMA. Sebanyak 36 orang berumur di bawah 22 tahun.Jalur yang digunakan untuk pemberangkatan ini sama, yaitu Kupang-Surabaya-Batam-Johor-Agensi di Port Klang. Ada juga yang menggunakan jalur Jogja-Batam-Johor-Agensi, juga di Port Klang.
“Kemenakertrans akan berupaya merampungkan seluruh proses pemanggilan dan penelitian ketiga belas PPTKIS ini secepatnya, sehingga di akhir tahun 2012 ini PPTKIS yang terbukti bersalah sudah bisa ditutup,”janji Dita.
Kemenakertrans juga mendesak instansi terkait lainnya agar juga menangani persoalan TKI dan memproses pelanggarannya secara maksimal dan militan. Seruan Darurat Trafficking, ujar Dita, tidak ampuh jika aparat kepolisian, imigrasi, dan dinas terkait tidak turut mengawasi calo-calo tenaga kerja yang berkeliaran hingga pedesaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika