REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ary Dwipayana menilai sanksi yang diberikan Badan Kehormatan (BK) DPR ke anggota DPR yang terlibat dugaan pemerasan BUMN antiklimaks. Menurut Ary sanksi BK tidak sejalan dengan kegaduhan politik yang selama ini terjadi.
"Sanksi BK antiklimaks karena sebelumnya politik kita sangat gaduh oleh hal ini," kata Ary kepada Republika, Kamis (6/11).
Ary mengatakan meski BK tidak memiliki bukti kuat adanya pemerasan, namun pertemuan yang dilakukan anggota DPR dengan jajaran BUMN di luar masa sidang terlanjur merusak kredibelitas institusi DPR. Menurutnya sanksi ringan akan menjadi preseden buruk di kalangan aanggota DPR.
"Bukan tak mungkin anggota DPR lain tidak mengindahkan sanksi BK di kemudian hari," ujar Ary.
Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa menyatakan BK hanya akan memberikan sanksi teguran kepada anggota DPR yang diduga terlibat pemerasan BUMN. Sanksi ini diambil karena BK tidak memiliki bukti kuat adanya pemerasan. BK hanya menemukan ada sejumlah anggota DPR yang melakukan pertemuan dengan jajaran BUMN di luar agenda sidang.
"Mereka hanya melakukan pelanggaran kode etik ringan dan sedang," kata Prakosa.
Prakosa mengungkapkan ada empat anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan dan sedang. Sayang, dia enggan mengungkapkan siapa anggota DPR yang terlibat pelanggaran kode etik tersebut. Prakosa menambahkan, BK akan meneruskan hasil keputusan mereka ke pimpinan DPR dan masing-masing fraksi.
"Kami tidak bisa menyebut karena harus melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan DPR," ujar Prakosa.
Selain menyatakan ada empat anggota DPR yang melanggar kode etik, BK juga menyatakan ada tiga anggota DPR yang tidak terlibat pemerasan BUMN. Mereka menurut Prakosa adalah Andi Timo Pangerang (Demokrat), M Hatta (PAN), M Ichlas el-Qudsi (PAN).
"BK akan segera merehabilitasi nama mereka di publik," katanya.
Prakosa menyatakan tiga orang yang tidak terlibat pemerasan BUMN terlajur menjadi korban. Nama baik mereka telah tercemar. Untuk itu Dia mengingatkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan ke publik.
"Kalau belum memiliki bukti dan dasar yang kuat sebaiknya tidak gampang bicara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
