REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung upaya KPK yang menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh daerah bersih korupsi.

Dia mengatakan upaya tersebut dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, dan mengikuti kontroling dari awal sampai akhir. “APBD sudah selesai dibikin poster APBD, dipajang atau tempel di setiap kelurahan, RT, RW,” ujar Jokowi di ruang konferensi pers Balai Kota, Rabu (28/11).

Jokowi mengatakan tidak ada yang ditakuti dalam mengambil langkah tersebut. Sebab, menurutnya birokrasi yang bersih tidak perlu takut memaparkan anggaran di masyarakat.

Sementara, jika anggaran hanya dipaparkan secara online maka tidak semua rakyat bawah bisa membuka. Sedangkan, jika menggunakan poster semua bisa melihat.

Dia mencontohkan anggaran untuk jalan berapa, pengadaan bus, dan sebagainya. Sementara, poster dan online akan dilakukan Pemprov DKI bersamaan dalam upaya transparansi.

Selain itu, Jokowi menjadikan anggaran tepat sasaran, tidak ada pembengkakan anggaran, dan menjunjung transparansi.

Akses publik dalam melihat anggaran diberikan secara leluasa dan manajemen kontrol terus dilakukan. Sehingga, hasil APBD bisa betul-betul dirasakan masyarakat. “Pinginnya seperti itu,” kata dia.

Selain itu, upaya transparansi yang sudah disiapkan yaitu sistem online terhadap retribusi parkir, hotel, pajak restoran, reklame. Sementara, Jokowi mengaku KPK juga mempunyai program tersebut sehingga kekurangan DKI Jakarta akan ditutup oleh KPK.

Program tersebut akan dimulai awal Januari sebab alat sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. “Pendapatan betul-betul akan masuk ke kas daerah,” ujarnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika