REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Terkait kasus bailout Century yang kembali ramai menyeruak ke publik belakangan ini, berbagai persepsi dan pendapat turut bermunculan. Tak sedikit yang menganggap ada permainan yang terorganisir dari mega kasus yang menyeret nama Wakil Presiden Boediono ini.
Pengamat politik, Hanta Yuda, bahkan merangkum empat kemungkinan skenario yang akan dijalankan oleh sekelompok pihak dalam memanfaatkan kasus tersebut. “Ini semua tentang persepsi. Setidaknya saya melihat ada empat hal yang bisa saja terjadi bila benar kasus ini dimanfaatkan,” kata dia saat berdiskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11) siang.
Menurutnya, kemungkinan besar yang pertama ialah adanya upaya pemakzulan terhadap presiden. Dikatakannya, probabilitas peran partai oposisi dalam skenario pertama ini cukup besar. Ia berpendapat, tidak menutup kemungkinan pucuk pemerintahan adalah target utama dari bergulirnya bola panas kasus terrsebut. "Bisa saja, selama ini kan mereka berseberangan,” kata dia.
Lalu kemungkinan yang kedua adalah pemakzulan Wapres. Untuk skenario nomor dua ini, ia menganggap partai koalisi justru yang memiliki potensi mewujudkannya. “Kemungkinannya ada, mereka ingin mendapat kursi yang lebih tinggi. Lagi pula Boediono bukan berasal dari partai manapun,” ujarnya.
Kemudian potensi skenario yang ketiga ialah terjadinya perombakan kabinet. Dalam hal ini ia menilai seluruh partai dapat memainkan perannya masing dalam mengambil kesempatan. “Seperti Sri Mulyani dulu yang terjungkal. Mungkin hal serupa ingin diulangi, mereka mengincar kursi di posisi menteri,” kata dia.
Yang terakhir, menurut alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, kemungkinannya adalah adanya barter politik antarparpol. “Ya kompromi-kompromi politiklah. Siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana,” kata dia.
Namun demikian, ia sendiri mematahkan ketiga asumsi awal terkait skenario apa yang akan diwujudkan dari kasus tersebut. Menurutnya, jika parpol pintar, ketiga kemungkinan awal tidak akan dilakukan, mengingat manfaat yang akan dirasakan cukup sebentar.
“Dua tahun lagi kan Pemilu, percuma rasanya harus merebut posisi sekarang. Tapi yang pasti, untuk yang nomor empat ini tidak main-main. Bisa-bisa kasus ini hanya akan menguap tanpa kejelasan di tangan para anggota dewan yang ikut teribat dalam mengurusi kasus tersebut,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika