REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda keterangan pers terkait sikap pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan dibubarkannya BP Migas. Semula, SBY akan menggelar konferensi pers di Kantor Presiden sebelum pukul 15.00 WIB atau sebelum acara pelantikan dubes di Istana Negara. 

Wartawan pun sudah diminta stand by di Kantor Presiden sejak pukul 14.00 WIB. Meski sudah berkumpul belum ada kejelasan waktu keterangan pers. Hingga akhirnya juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha keluar dan menemui wartawan. 

"Teman-teman wartawan, pernyataan Presiden ditunda setelah pelantikan duta besar," kata Julian, Rabu (14/11). 

Wartawan pun digiring ke Istana Negara tempat enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dilantik. Didampingi ibu negara Kristiani Herawati, Wakil Presiden Boediono, dan istri wakil presiden Herawati, Yudhoyono melantik enam duta besar.

Setelah acara selesai, kembali wartawan digiring ke Kantor Presiden dan menunggu lagi. Namun, hingga pukul 16.15 WIB ini, keterangan pers belum juga dilakukan. 

Presiden SBY masih melakukan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. Termasuk memanggil Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro yang dulunya sempat menjabat sebagai Menteri ESDM dan ikut membidani lahirnya BP Migas. Purnomo datang tergesa-gesa ke Kantor Presiden sekitar pukul 13.00 dan ikut dalam rapat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika