REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah memilih jalur politik dengan melaporkan dugaan pemerasan anggota DPR kepada Badan Kehormatan (BK).
"Saya pikir pilihan Dahlan itu politis sebagai usahanya untuk membuat masyarakat peduli pada perilaku yang tidak pas terhadap keuangan negara," kata Ali Masykur Musa di Jakarta, Jumat (9/11).
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu mengatakan, barangkali Dahlan lebih memilih jalur politik terlebih dahulu dibandingkan jalur hukum.
Namun, dia tetap menyarankan agar Dahlan tetap menempuh jalur hukum dengan melaporkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN kepada aparat penegak hukum.
"Kalau memang Dahlan memiliki data dan bukti yang kuat, lebih baik melaporkan ke aparat penegak hukum seperti KPK atau polisi. Karena menyangkut para penyelenggara negara saya kira KPK yang lebih tepat," ujarnya.
Terkait inisial, bahkan nama, anggota DPR yang diduga memeras dan sudah beredar luas, Ali mengatakan BK DPR harus segera melakukan klarifikasi agar hal itu tidak menjadi sumber fitnah.
"BK DPR harus segera mengklarifikasi dan membuktikan apakah tuduhan Dahlan Iskan benar atau tidak. Kalau tuduhan itu benar harus ada proses hukum, kalau tidak benar harus segera direhabilitasi," tuturnya.
Ali mengatakan menjelang Pemilu 2014, sejumlah tokoh berusaha mencari panggung untuk menonjolkan diri. "Di negeri ini, sah-saja saja setiap orang mencari panggung politik untuk mendapat dukungan atau apresiasi," ujarnya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyerahkan delapan nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN terkait penyertaan modal negara (PMN) kepada BK DPR beserta kronologi dan peristiwanya. Penyerahan nama itu dilakukan dua kali, pertama pada Senin (5/11) lalu sebanyak dua orang, dan Rabu (7/11) sebanyak enam orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
