REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR akan mengirim surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menegur Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jika, tuduhan Dahlan terkait dua orang anggota DPR 'pemeras' BUMN tidak terbukti.
"kalau ini fitnah dan tidak ada bukti, kita harus kirim surat ke Presiden untuk menegur kalau pak Dahlan tidak pada tempatnya. Tapi, kalau benar akan langsung kita tindak,"ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam syukuran ulang tahunnya di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu(7/11).
Di mana kata dia surat ini bentuknya peringatan agar Dahlan berhati-hati yakni, jangan terlalu gegabah untuk menyampaikan pada publik terkait hal seperti ini. Sebab seharusnya, mantan Dirut PLN tersebut mencari fakta hukumnya terlebih dulu.
"Harusnya dicari fakta atau kesaksiannya, orang BUMNkan orang cerdas,"tambahnya.
Dia juga menilai cara Dahlan mengungkap praktik kongkalikong ke publik tidak benar, karena telah menimbulkan polemik sedemikian rupa seperti ini. Sehingga, membuat hubungan legislatif dan eksekutif merenggang.
Harusnya kata dia Dahlan langsung melaporkan pada pimpinan instansi tersebut atau bahkan ke penegak hukum yang berwenang. Seperti yang pernah dilakukannya (read: marzuki) saat proyek pembangunan gedung baru DPR.
Marzuki mengaku pernah mendapati kejadian serupa yakni, kongkalikong antara anggota DPR dengan pihak BUMN. Di mana pihak BUMN tersebut diketahui telah memberikan sejumlah 'upeti' pada anggota DPR untuk meloloskan proyeknya.
Namun begitu mengetahui hal itu, Marzuki langsung menghubungi Menteri BUMN yang saat itu, Mustafa Kamal untuk segera menindak bawahannya,"Saya tau ada anggota BUMN yang meminta uang, tapi saya tidak ngomong ke publik tapi langsung ke Menteri. Saya telepon pak Mustafa dan akhirnya kita sepakat menghentikan pembangunan gedung itu,"jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika