REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggodok kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi kemacetan. Sebab, kemacetan bukan soal infrastruktur semata.
"Perlu diketahui, kemacetan itu bukan cuma masalah infrastruktur saja, tapi banyak faktor. Bisa juga macet terjadi karena lalu lintas yang semrawut dan pedagang kaki lima," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Balai Kota, Jakarta, Senin (5/11).
Karena itu, lanjut dia, berbagai unsur lain seperti kepolisian dan Satpol PP perlu dilibatkan secara aktif dalam penanganan kemacetan. Kepolisian bisa menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, sementara Satpol PP bisa dikerahkan untuk menertibkan pedagang-pedagang yang mengganggu arus kendaraan.
"Ini juga harus disinkronkan dengan perkembangan dan pembangunan moda transportasi yang lain," katanya.
Lebih lanjut, Pristono mengungkapkan rencana PT KAI untuk menambah 150 kereta tiap tahunnya. Penambahan rutin hingga enam tahun ke depan ini, menurut Pristono, harus dibarengi dengan pembanguna infrastruktur yang mendukung.
"Rencananya kita akan bangun underpass dan jembatan penyeberangan di 12 titik," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika