REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena "ganti baju" partai politik pada tahapan Pemilu yang saat ini sedang berjalan.
"Banyak parpol yang 'ganti baju' karena tidak lolos ke parlemen. Mereka mengubah nama dan lambang untuk mendaftar lagi sebagai peserta Pemilu," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi dari Jakarta, Jumat (2/11).
Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan adanya fenomena 'ganti baju' itu mengakibatkan setiap pemilu selalu diikuti oleh banyak partai politik yang imbasnya biaya politik menjadi semakin tinggi.
Karena itu, lebih baik jumlah partai politik dikurangi dan tokoh-tokoh dari partai yang tidak lolos ke parlemen bergabung dengan partai lain.
"Bukan saya bermaksud menghalangi hak untuk berpendapat atau berpolitik, tetapi akan lebih efisien bila pemilu hanya diikuti sedikit parpol. Saya heran dengan politisi-politisi yang bernafsu menjadi pemimpin parpol," katanya.
Karena itu, dia berpendapat, lebih baik partai-partai politik yang dalam pemilu tidak mendapat kursi di parlemen tidak mendirikan partai lagi pada pemilu selanjutnya. Lebih baik, partai-partai yang tidak lolos itu bergabung dengan partai lain yang berideologi sama.
"Menurut saya, idealnya lima atau enam parpol saja yang mewakili ideologi nasionalis, agama dan ideologi lain. Apalagi saat ini sudah tidak ada dikotomi antara partai nasionalis dan agama," tuturnya.
Bila peserta pemilu hanya sedikit, kata dia, negara juga akan bisa membiayai, setidaknya memberikan subsidi, untuk operasional partai politik. "Asal dana dari negara itu untuk operasional yang sehat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Meskipun berpendapat bahwa partai peserta pemilu tidak perlu terlalu banyak, menurut Nanat peserta untuk pemilihan presiden lebih baik tidak dibatasi dengan persyaratan yang terlalu sulit.
"Kalau untuk pemilihan presiden, semakin banyak calonnya, menurut saya akan semakin meningkatkan kualitas pemilihan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
