Rabu 31 Oct 2012 22:04 WIB

Elemen Mahasiswa Serukan Lampung Damai

Rep: Mursalin Yasland/ Red: Fernan Rahadi
  Jajaran kepolisian dibantu TNI dan Dinas Perhubungan berjaga-jaga di perbatasan Lampung, Selasa (30/10).
Foto: Deddy Irawan/Antara
Jajaran kepolisian dibantu TNI dan Dinas Perhubungan berjaga-jaga di perbatasan Lampung, Selasa (30/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG  --  Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai organisasi intra dan ekstra kampus menggelar aksi solidaritas kemanusiaan peduli terhadap korban jiwa bentrok Lampung Selatan (Lamsel). Mereka menggelar aksi di pusat kota menyerukan Lampung Damai.

 

Para mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Lampung Damai (SMLD) ini terdiri dari BEM Unila, LMND, GMKI, dan UKM Hindu. Elemen ini  bersepakat menyerukan agar tidak ada lagi pertikaian di Bumi Sai Ruwa Jurai, julukan Provinsi Lampung.

 

Presiden BEM Unila, Arjun Fatahillah, mengatakan SMLD menyayangkan peristiwa yang kembali menelan korban jiwa di Lampung Selatan. "Kami menyayangkan pemerintah dan kepolisian yang lamban dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang timbul di bumi Gerbang Sumatera," katanya.

 

Pihaknya mengajak semua pihak untuk mendorong perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bertikai serta berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. SMLD mengimbau kepada seluruh masyarakat akan dapat menahan diri dan tidak terprovokasi atas isu SARA yang menyebabkan perpecahan.

 

SMLD mendesak pemerintah harus segera melakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi di antara pihak yang bertikai. Selain itu, SMLD juga menyayangkan kelalaian pihak aparat dan pemerintah sampai konflik ini meluas serta mendorong pihak aparat untuk menegakkan hukum dengan adil juga mendorong aparat kepolisian untuk segera mengendalikan konflik agar tercipta rasa aman di tengah masyarakat.

 

SMLD mengajak semua pihak untuk membantu meringankan penderitaan seluruh masyarakat yang menjadi korban kerusuhan Lampung Selatan serta menolak rencana pemerintah mengesahkan RUU kamnas yang berpotensi mencederai demokrasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement