REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengecam keras "iklan" berupa selebaran di Malaysia yang menggambarkan seolah-olah tenaga kerja Indonesia sebagai pembantu rumah tangga dapat diperjualbelikan dengan harga obral.

"Menteri Luar Negeri RI telah meminta secara khusus agar pihak berwenang di Malaysia dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Pemerintah RI telah melakukan komunikasi dan langkah konkret terhadap Pemerintah Malaysia," kata Direktorat Informasi dan Pelayanan Media Kementerian Luar Negeri melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (29/10).

Terkait ini, Menlu RI Marty Nata Legawa telah menghubungi Menlu Malaysia Dato' Sri Anifah Hj. Aman dan menyuarakan sikap dan pandangan tegas Pemerintah Indonesia terhadap kasus tesebut.

Pada saat yang bersamaan, Kemlu telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta Dato Syed Munshe Afdzaruddin Bin Syed Hassan untuk menyampaikan keprihatinan dan berupaya agar Pemerintah Malaysia mengusut kasus tersebut.

Duta Besar RI di Kuala Lumpur Herman Prayitno juga telah bertemu dengan Wakil Sekjen Kemlu Malaysia Dato' Husni Zai Yaacob untuk menyampaikan sikap dan pandangan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Malaysia di hari yang sama juga telah mengeluarkan siaran pers yang juga mengecam "iklan" tersebut. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa iklan yang tidak bertanggungjawab itu bertentangan dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika